Gubernur Kepri Rekomendasikan 174 Hektare Lahan Warga ke Kementerian Untuk di Kembalikan, Undang Masyarakat Meral Barat Berembuk

BATAMCLICK.COM: Gubernur Kepri Nurdin Basirun memanggil masyarakat Guntung Punak Kelurahan Darusalam Kecamatan Meral Barat ke kantornya, di Tanjungpinang, Kamis (13/9). Pemanggilan itu terkait gugatan kepada pemerintah yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun pada Rabu kemarin (12/9).

Sementara tujuan dari pemanggilan terhadap perwakilan masyarakat adalah membantu mencarikan solusi atas tanah hak milik warga, yang berubah jadi hutan lindung. Pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Gubernur Kepri Nurdin Basirun siap membantu sampai ke Kementerian, agar tanah masyarakat bisa kembali menjadi hak milik.

Kuasa Hukum masyarakat Guntung Punak, Direktur LBH Bonaparte, Capt Samuel Bonaparte Hutapea ketika dikonfirmasi membenarkan pertemuan tersebut bersama Gubernur Kepri. Ia mengaku sangat mengapresiasi respon positif dari orang nomor satu di Provinsi Kepri itu.

“Pak Gubernur bersedia membantu masyarakat. Bahkan beliau akan datangi Kementerian dengan membawa rekomendasi untuk revisi atas 174 hektare luas tanah yang terkait tanah para Penggugat. Rencananya juga nanti perwakilan masyarakat pun akan diajak ke pusat untuk menuntaskan kasus ini,” jelas Samuel, Jumat (14/9) melalui sambungan ponselnya.

Dalam pertemuan itu Samuel pun menjelaskan bahwa tidak hanya pemerintah dalam hal ini Presiden melalui Kementerian yang digugat, bahkan seluruh anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kepri ikut ditarik menjadi turut tergugat, mulai dari Nyat Kadir, Dwi Ria Latifa dan Siti Sarwindah.

“Para wakil rakyat di DPR RI itu juga harus dilibatkan. Masyarakat ini seharusnya merupakan binaan para wakilnya yang ada di senayan tersebut. Mereka sudah seharusnya melindungi masyarakat, terlebih masyarakat Dapil mereka yang mendudukan mereka di senayan. Gara-gara SK Menteri nomor 76 tahun 2015, tanah mereka berubah jadi status hutan lindung sebagaimana,” terang Samuel.

Dalam pendaftaran gugatan tersebut, Samuel juga turut merangkul Panglima TNI sebagai sesama korban, dimana ada kantor atau markas TNI yang juga dinyatakan sebagai hutan lindung.

“Dari respon Gubernur itu, maka menjadi titik terang bagi kami. Mudah-mudahan apa yang diharapkan masyarakat bisa terwujud dan tanah mereka kembali sesuai hak nya. Kami juga menolak penyelesaian melalui Perpres No 88 Tahun 2017,” ujar Samuel.

Dia beralasan, dimana mekanisme penyelesaian melalui peraturan tersebut, masyarakat dibuat terlebih dahulu mengakui bahwa dirinya menduduki hutan lindung,  kemudian meminta atau memohon kepada pemerintah agar diberikan hak tanah dari hutan lindung tersebut. Dalam hal ini yang terjadi adalah, justru hutan lindung yang menduduki tanah warga. Sehingga seharusnya silahkan hutan lindung yang memohon tanah dari warga.

“Langkah yang dilakukan oleh Gubernur Kepri juga menjadi upaya kami untuk menuntaskan kasus ini diluar pengadilan, karena kasus yang terbaik ditangani oleh pengacara adalah kasus yang diselesaikan tidak dengan putusan pengadilan, LBH Bonaparte siap menerima laporan dan akan membantu masyarakat di daerah lainnya di KEPRI yang bernasib serupa” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Guntung Punak Kelurahan Darusalam Kecamatan Meral Barat menggugat pemerintah Republik Indonesia ke Pengalidan Negeri Tanjungbalai Karimun, Rabu (12/9) dengan nomor register pekara 41/Pdt.G/2018/PN.tbk. Gugatan itu disampaikan melalui kuasa hukum dari LBH Bonaparte, dalam hal ini Capt Samuel Bonaparte Hutapea, AMd, SE, SH, MH, M.Mar selaku pengacara bersama timnya.

“Yang bikin kami sedih, ketika ada proyek pemerintah Kabupaten Karimun berupa semenisasi menuju areal pertanian sejauh dua kilometer. Lokasi yang mau disemen sudah dibersihkan, pohon-pohon milik warga yang mengganggu pun direlakan untuk ditebang. Plang proyek sudah dipasang dan sudah sempat disemenisasi sepanjang 700 meter, tapi tiba-tiba dihentikan dengan asalan baru tahu kalau lokasi tempat kami itu jadi hutan lindung. Sehingga tak jadi dibangun atau tak tuntas,” jelas perwakilan masyarakat Guntung Punak, Muhaidir.(gan).

Mungkin Anda juga menyukai