DUGAAN GRATIFIKASI ANGGOTA BAWASLU KEPRI, Irwan Tanjung: Pengawas Hukum koq Melanggar Hukum

BATAMCLICK.COM: Dua anggota Bawaslu Kepri dan tiga mantan Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kepri dilaporkan ke Polres Tanjungpinang atas kasus dugaan gratifikasi.

Kelima orang ini dilaporkan oleh Suaib, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Kepulauan Riau pada Kamis (12/7/2018).

“Iya bang. Baru aja siap diperiksa sebagai pengadu (pelapor),” kata Suaib saat dikonfirmasi prokepri, Kamis (7/12/2018)Mahasiswa sore.

Suaib membeberkan, dua orang komisioner Banwaslu yang dilaporkannya bernama Idris dan Rosnawati. Dugaan Gratifikasi (pemberian hadiah,red) berupa tas warna coklat muda dan satu buah tas Paper Back kepada tiga anggota panitia seleksi anggota bawaslu kepri tahun 2017 lalu.

Sedangkan ketiga mantan panitia seleksi itu antara lain, Riama Manurung, Suradji dan Siti Habibah.

Proses pemberian hadiah dari anggota Bawaslu Kepri kepada anggota Tim Seleksi Bawaslu Kepri

“Hadiah diberikan oleh anggota Bawaslu Kepri di Kantor Bawaslu pada tanggal 11 November 2017. Saya juga udah menyerahkan beberapa foto pada saat penyerahan tas itu kepada penyidik,” jelas Suaib.

Suaib sengaja melaporkan kasus tersebut ke polisi karena melihat sejumlah pengakuan anggota Bawaslu dimedia massa ketika di demo mahasiswa belum lama ini.

“Kita serahkan proses hukum kepada penyidik polisi. Sebagai warga negara, saya memiliki hak untuk mengadukan dugaan Gratifikasi ini dengan bukti,” katanya.

Terpisah, Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi melalui Kasat Reskrim, AKP Dwihatmoko Wiraseno dikonfirmasi media ini membenarkan laporan gratifikasi tersebut.

“Ada bang,” singkat Dwihatmoko.

Sementara itu, praktisi hukum Kepulauan Riau, Irwan S Tanjung menilai apa yang dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kepri ini kuat dugaan gratifikasi.

“Apa dasarnya mereka memberikan hadiah? Mereka kan seharusnya faham hukum, bahwa pemberian hadiah itu melanggar hukum,” tegas Irwan.

Irwan meminta pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini dengan setransparan mungkin.

“Saya khawatir, kalau ini tak diproses, maka kedepannya akan terjadi pelanggaran-pelanggaran lagi,” jelas Irwan.

Para anggota Bawaslu dijelaskan Irwan, merupakan anggota komisi yang diberi anah untuk menjadi wasit bahkan diberi kewenangan untuk menindakan segala kecurangan dalam pemilihan umum, baik legislatif maupun pemilihan kepala daerah.

“Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik, jujur dan sesuai dengan amanat undang-undang, kalau mereka saja terindikasi melanggar undang-undang,” paparnya.

Irwan Tanjung juga bersedia menjadi kuasa hukum pelapor, jika kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Kepri.

“Saya siap jadi kuasa hukum adik mahasiswa yang melaporkan kasus ini, tanpa biaya, asalkan kasusnya ditarik ke Polda,” tutup pengacara yang kerap menangani kasus-kasus besar ini.(bosanto/prokep)

Batam Click

PT. Batam Click One

Mungkin Anda juga menyukai