Kekurangan Dokter di Moro dan Durai, Pemkab Ajukan Formasi CPNS Khusus

KARIMUN – Kabupaten Karimun mengalami kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter untuk ditempatkan di beberapa wilayah, Saat ini, tenaga dokter yang dimiliki Karimun baru sekitar 100 orang, atau baru terpenuhi sebesar 70 persen. Bupati Karimun Aunur Rafiq menyebut, tenaga dokter yang ada seluruhnya telah ditempatkan di RSUD Muhammad Sani, dan sejumlah Puskesmas di 12 kecamatan.

“Kita kekurangan dokter, tapi belum sampai mengganggu. Pelayanan kesehatan masih normal, dan masyarakat masih tetap terlayani dengan baik,” kata Rafiq saat ditemui batamclick.com di Karimun, Selasa (24/4).

Rafiq menyatakan, Pemkab Karimun tetap akan berupaya memenuhi kekurangan tenaga dokter itu dengan menyiasati pengajuan formasi Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) khusus bidang kesehatan. Menurut dia, saat ini pengajuan itu telah disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada Badan Kepegawaian dan SDM Kabupaten Karimun, dan akan diteruskan kepada pemerintah pusat.

Hanya saja, Rafiq belum dapat menyampakan detail formasi tersebut dan menyerahkannya kepada Dinkes untuk menyampaikan hal tersebut.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Rahmadi mengatakan, jumlah dokter di 13 Puskesmas dari 12 Kecamatan saat ini sebanyak 58 orang. Sementara sebanyak 29 orang bertugas di RSUD Muhammad Sani.

Karimun sedikit beruntung, kekurangan dokter PNS itu sejauh ini dapat ditutupi oleh para dokter yang bertugas di sejumlah fasilitas kesehatan swasta seperti Rumah Sakit Bhakti Timah (RSBT) dan Rumah Sakit Bersalin Graha RAP.

“Namun kami targetkan, setiap Puskesmas memiliki dua orang dokter, terutama di Puskesmas Niur Permai di Kecamatan Moro dan Puskesmas Durai yang baru satu dokternya. Kalau Puskesmas di kecamatan pemekaran seperti Puskesmas Belat yang baru setahun dioperasikan sudah ada dua dokter,” katanya.

Rachmadi mengatakan, dirinya berharap para dokter yang akan direkrut bersedia ditugaskan di daerah terpencil. Pemkab Karimun menurut dia sudah menyiapkan insentif tertentu untuk para dokter tersebut. Bupati Karimun sejauh ini telah menyetujui rancangan insentif yang akan dibayarkan di luar gaji itu.

“Bupati sudah setuju, karena selama ini dokter mikir-mikir kalau ditempatkan di Moro dan Durai,” ucap Rahmadi.

Sebelumnya, Dinkes telah berulangkali mengajukan penambahan tenaga dokter, namun belum diluluskan oleh pemerintah pusat. Untuk menyiasati, kali ini Pemkab menempuh cara sedikit berbeda, dengan menyertakan analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). (gan)

Mungkin Anda juga menyukai