Bupati: Karimun Tertinggal, itu hanya Isu Politik

BATAMCLICK.COM: Indeks perekonomian di Kabupaten Karimun saat ini anjlok sehingga mencapai pada angka 5.18. Angka tersebut disampaikan Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam membuka kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Survey Disagregasi PMTB 2018 di Hotel Aston, yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Tanjungbalai Karimun, Selasa (24/4/2018).

Menurut Rafiq, data anjloknya indeks perekonomian Kabupaten Karimun diperoleh dari BPS Tanjungbalai Karimun tahun 2017. Sementara angka tersebut sempat menanjak pada tahun 2014 dengan angka 7,26, namun berubah sejak 2016 pada angka 5 hingga tahun 2017 lalu.

 iklan

“Penurunan indeks perekonomian juga terjadi secara nasional, sehingga berimbas kepada perekonomian kita. Oleh karena itu saya berharap kepada BPS yang akan melakukan survey Pembentukan Modal Tetap Bruot (PMTB) 2018, dimana hasil surveynya nanti akan membuktikan bahwa isu Kabupaten Karimun tertinggal hanyalah politis dan dapat terbantahkan,” kata Rafiq.

Kepada para responden Rafiq juga berharap agar dapat membuka dairi dan memberikan data yang valid. Sehingga membantu data secara nasional. Begitupun kepada para petugas ditekankan untuk tidak hanya mengejar target, tapi harus melakukan kroscek atau perbaikan terlebih dahulu sebelum menyerahkan data yang didapat kepada pusat. Tujuannya adalah agar data benar-benar valid.

Rafiq juga menjamin bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun akan mendukung kegiatan BPS karena sebagai mitra pemerintah. Sehingga kepada para Desa, Kelurahan dan Kecamatan harus dapat membantu apapun yang dibutuhkan dalam survey. Begitupun kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam survey tersebut agar dapat bekerjasama dengan baik.

“Nilai investasi kita sampai saat ini masih 22,5 Triliun. Rp16 Triliun masih didominasi oleh Penanam Modal Asing (PMA) dan sisanya Rp7 Triliun lebih adalah Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Kondisi investasi saat ini memang sedang meredup ketika PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB) melakukan pengurangan karyawan dari 14.000 sekarang hanya tinggal 1500,” jelasnya.

Yang masih dapat dibanggakan saat ini menurut Rafiq adalah, inflasi di Karimun masih terendah di Provinsi Kepri, artiya daya beli masyarakat masih imbang dengan pendapatan. Sehingga dia masih sangat berharap atas adanya kebijakan khusus untuk impor, yang tentunya akan mempengaruhi harga kebutuhan pokok dipasaran.

Sementara, Kepala BPS Tanjungbalai Karimun, Nurul Choiriyati mengatakan, survey juga tidak hanya dilakukan dalam PMTB, tapi juga akan disejalankan dengan Survei Pertainan Antar Sensus (SUTAS) 2018 serta survey Pendataan Potensi Desa (PODES) 2018.

“Tujuan dari survey yang akan kami lakukan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam meningtkan iklim investasi. Kemudian membantu pemerintah dalam menentukan arah kebijakan,” katanya.

BPS akan melakukan survey selama dua bulan sejak 1 Mei mendatang hingga 30 Juni mendatang. Dengan sasaran kepada 122 sampel yang akan menerjunkan sembilan petugas dua duantaranya merupakan pengawas.(gan)