Sudah Maritimkah Kita?

POJOK OPINI: 

Putri Restu Hertyastuti

Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang ke dua di dunia, dan memiliki laut yang luas dibandingkan dengan luas daratan. Namun, dengan keistimewaan itu, Indonesia belum terlihat menonjol sebagai negara maritim yang hebat dalam mengelola dan mengolah sumber daya laut.

 iklan

Seperti juga yang terjadi di Kepri. Dengan luas wilayah yang 95 persen merupakan lautan dan hanya sekitar 5 persen saja luas daratannya, mestinya potensi kelautan menjadi andalan. Tapi kenyataannya, dengan sumber daya laut yang berlimpah itu tidak bisa dirasakan sepenuhnya oleh seluruh rakyat Kepri, khususnya masyarakat sekitar pesisir.

Contohnya, setiap berkunjung ke daerah pesisir di Kepri yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan, yang terlihat adalah rumah-rumah kusam, lapuk dan tak layak huni, serta lingkungan yang kumuh, kotor yang mempertontonkan tingkat kemiskinan masyarakat di daerah pesisir.

Melihat kenyataan ini, seharusnya pemerintah membuat solusi misalnya dengan memberikan fasilitas yang baik untuk para nelayan, karena sebagian besar nelayan kita adalah nelayan kecil, yang hanya mengandalkan alat sederhana dan tradisional dalam menangkap ikan. Belum lagi kalau cuaca buruk, nelayan hanya bisa menjerit.

Seyogyanya, pemerintah dapat menjadikan nelayan kecil ini sebagai nelayan budidaya. Caranya, dengan memberikan sosialisasi dan modal, serta bibit unggul yang nantinya bisa menjadi penghasilan tambahan buat nelayan yang tidak berani melaut, karena transportasi yang minim dan cuaca buruk yang sewaktu-waktu dapat membahayakan nyawa mereka.

Padahal dalam kampanye Pilpres tiga tahun yang lalu, Presiden Jokowi pernah berjanji akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia harus menghadap ke laut bukan memunggungi laut. Tapi faktanya, sampai sekarang janji-janji itu masih belum seluruhnya terlaksana. Mudah-mudahan tidak akan lupa akan janji kampanyenya itu.

Selama ini, kebijakan dan program pemerintah tidak menimbulkan dampak bagi nelayan. Memang tidak memperparah keadaan, tetapi juga tidak mensejahterakan para nelayan. Masih banyak yang perlu diselesaikan oleh pemerintahan kita di sektor kemaritiman. Selain berupaya mengelola kekayaan sumber daya laut, pemerintah juga perlu memastikan kelestarian laut, dan dapat terus menjaga kelestarian laut agar dapat dikelola terus menerus dalam jangka waktu yang panjang oleh seluruh rakyat.

Selain itu, perlu juga memastikan keamanan laut kita dari segala bentuk kejahatan, seperti penangkapan ikan secara illegal, pencurian ikan oleh nelayan asing di wilayah perairan Indonesia, serta pemakaian alat-alat penangkap ikan yang menggunakana bahan yang dilarang dan sangat merugikan nelayan kita.

Aneh memang jika melihat keadaan nelayan kita yang masih di bawah garis kemiskinan. Padahal, daerah ini jelas-jelas memiliki sumber daya laut yang melimpah ruah. Hanya karena minimnya pengolahannya mereka belum bisa sejahtera. Padahal pemerintah bisa membina dan memberdayakan pelajar, masyarakat, dan mahasiswa yang ahli dan mendalami ilmu mengenai kelautan untuk ikut berperan serta mengatasi peliknya masalah kelautan di daerah kita. Semoga pemerintah bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penulis adalah Mahasiswi Semester III, Jurusan Ilmu Kelautan,
Univeristas Maritim Raja Ali Haji

 

 

Sebagai perusahaan Pers, kami menerima artikel berupa opini, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan pendidikan, dari mahasiswa, pegiat pendidikan, pegiat sosial budaya serta tokoh masyarakat, yang akan diterbitkan di www.batamclick.com, tanpa dipungut bayaran, serta tidak menerima honor, selagi tulisan atau artikel itu, tidak menyinggung SARA, SADISME, BERITA BOHONG atau HOAX, UJARAN KEBENCIAN, PROVOKATIF KEJAHATAN, MAKAR, PERSEKUSI dan hal-hal lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Kirimkan Opini atau Artikel anada lengkap dengan fotocopy KTP/Kartu Mahasiswa ke nomor WA : 082384826007 (bos anto)